Sumber Daya Alam

Pengertian Sumber Daya Alam

Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bersifat alamiah yang dapat berguna bagi kehidupan kita. Kegunaan itu dapat bersifat potensial ataupun faktuil. Walaupun menurut pengertian ini sumberdaya adalah sesuatu yang berguna, pada zaman batu orang tidak mengenali bijih logam sebagai sumber daya.

Sumber daya yang terdapat dalam jumlah yang besar, sering pula kita abaikan, walaupun ia bersifat amat vital, sampai suatu ketika kita merasakan kelangkaanya karena pemakaiannya yang berlebihan ataupun dengan cara yang merusaknya. Misalnya, udara adalah sumber daya yang sangat vital. Ia kita perlukan untuk bernafas dan untuk membakar bahan bakar kita ke dapur sumber daya. Baru setelah terjadi pencemaran udara karena penggunaan udara dalam jumlah yang besar dan tercampurnya dalam udara gas dan gejala hasil pembakaran, mulailah kita mengisyafi betapa vitalnya udara itu.

Berdasarkan hal diatas, pengenalan terkait sumberdaya atau bukan, akan berubah dari waktu ke waktu. Faktor pengubah pertama adalah konsep orang tentang kebutuhan hidup yang erat hubungannya dengan kebudayaan. Apa yang sekarang kita anggap sebagai bahan sumber daya dapat saja menjadi sumber daya yang amat penting dikemudian hari. Faktor kedua adalah kelangkaan. Suatu sumber daya yang amat vitalpun tidak sering dikenali orang sebagai sumber daya, karena terdapat dalam jumlah yang berlebihan.

Karena kita tidak dapat mengetahui kebutuhan kita di kemudian hari, baik jenisnya maupun jumlahnya, amatlah bijaksana untuk memelihara dan menggunakan sumber daya alam kita dengan sebaik - baiknya. Tidaklah dapat dibenarkan untuk membuang atau merusak unsur - unsur alam kita, karena pada saat itu dianggap tidak berguna. Paling sedikit haruslah kita memelihara contoh - contoh unsur alam yang representatif, agar dikemudian hari kita dapat menggunakannya apabila kebutuhan itu muncul. Disinilah pentingnya arti konsep cagar alam. Sebaliknya juga sangat tidak bertanggung jawab untuk menggunakan sumber daya alam dengan boros untuk memenuhi kebutuhan kita dengan sepuas - puasnya, sehingga keturunan kita tidak dapat menikmatinya lagi karena tela habis ataupun telah rusak.

9:32 PM | 0 comments | Read More

PWS Program Imunisasi

Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) Imunisasi

Pengertian:
Pemantauan Wilayah Setempat (PWS), merupakan alat pemantauan hasil imunisasi berupa grafik atau gambar pencapaian hasi! imunisasi dan kecenderungannya di masing-masing wilayah (Desa, Posyandu, atau lainnya). Dengan PWS dapat menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan, sehingga hasil imunisasi dapat diperbaiki dan akhirnya secara kumulatif dapat mencapai target.

Prinsip PWS

1. Prinsip PWS dengan memanfaatkan cakupan dari data yang ada
2. Menggunakan indikator sederhana, seperti jangkauan aksesibilitas seperti cakupan DPT1,HB < 0-7 hr, TT-1, Kualitas program (tingkat perlindungan), seperti Cakupan DPT3, Polio4, Campak, TT2+ Ibu Hamil
3. Efektifitas/manajemen program, seperti angka Drop Out OPT 1 — Campak.
4. Dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan setempat.
5. Dimanfaatkan untuk umpan batik.
6. Teratur dan tepat waktu (setiap bu!an).
7. Memudahkan analisis.

Langkah dan Cara membuat grafik PWS
Untuk membuat PWS diperlukan beberapa langkah, diantaranya dengan pengumpulan dan Pengolahan Data. Untuk membuat PWS perlu tersedia data-data cakupan imunisasi dari tiap desa. Data ini sudah dikumpulkan dan diolah dalam buku rekapitulasi Puskesmas, serta dikelompokkan ke dalam format pengolahan data PWS berdasarkan wilayah operasional (desa/kelurahan). Untuk mengetahui perkembangan cakupan imunisasi tiap desa, pengolahan data sebaiknya dilakukan untuk semua pelayanan imunisasi :

Yang perlu diperhatikan dalam membuat grafik PWS : Judul Grafik, Waktu dan Tempat
Kolom Vertikal : Target bulanan dan target satu tahun sesuai dengan antigen. Sedangkan Baris Horizontal berisi informasi sebagai berikut:

• % kumulatif cakupan tiap desa adalah cakupan Januari ski bulan pada waktu PWS dibuat
• % bulan ini adalah cakupan waktu dibuat PWS
• % bulan lalu adalah cakupan satu bulan lalu
• Trend meningkat    : bila cakupan bulan ini lebih tinggi dari bulan lalu
• Trend sama : bila cakupan bulan ini sama dengan bulan lalu
• Trend menurun: bila cakupan bulan ini lebih rendah dari bulan lalu
• Ranking desa : diurut dari desa dengan cakupan yang paling tinggi ke cakupan pang paling rendah.

Sumber: Pedoman Lokakarya Mini Puskesmas, Kemenkes RI, 20016

6:34 PM | 0 comments | Read More

Definisi Lingkungan Hidup

Macam dan Definisi Lingkungan Hidup

Terdapat dua macam Lingkungan Hidup, yaitu Lingkungan Hidup Biosfer dan Lingkungan Hidup Buatan.Lingkungan. Biosfer merupakan lingkungan yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang terdiri dari Lingkungan Manusia, Hewan dan Tumbuhan. Sementara Lingkungan Manusia terdiri dari Lingkungan Fisik, Lingkungan Biologis dan Lingkungan Sosial.

Lingkungan Hidup Buatan adalah Suatu keadaan atau Lingkungan yang dibuat berdasarkan hobby atau kesenangan atau profesi .

Adapun yang dimaksud dengan Lingkungan Hidup Fisik adalah Segala sesuatu disekitar kita yang berbentuk benda mati., sedangkan  Lingkungan Hidup Biologis adalah segala Sesuatu yang berada disekitar manusia, yang berupa organisme hidup lainnya,selain dari manusia itu sendiri, sedang yang dimaksud dengan Lingkungan Hidup Sosial adalah manusia –manusia lain yang berada disekitar kita.                                                                                                           

Definisi Lingkungan Hidup

1. Prof.Emil Salim : Sebagai suatu benda,kondisi,keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia
2. Prof.Munajat Danusaputro,SH  : Segala benda dan daya serta kondisi,termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya,yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan  jasad-jasad hidup lainnya
3. Prof.Otto Soemarwoto : Jumlah semua benda,kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang  mempengaruhi kehidupan kita.
4. Kesatuan dengan Semua benda,daya keadaan dan Mahluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungaan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainny (UU Lingkungan Hidup)
5. Kesatuan ruang dengan semua benda,daya keadaan dan Mahluk hidup ,termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungaan perikehidupaan dan kesejahteraan manusia serta Mahluk hidup lainnya .

12:52 AM | 0 comments | Read More

Dampak Kesehatan Kokain

Perlu diketahui Tentang Bahaya Kesehatan Kokain

Kokain adalah alkaloida yang berasal dari tanaman Erythroxylon coca yang tumbuh di Bolivia dan Peru pada lereng-lereng pegunungan Andes di Amerika Selatan. Kedua negara tersebut dianggap penghasil kokain dalm bentuk pasta koka mentah terbesar di seluruh dunia, sedang Negara Kolombia memurnikan pasta ini menjadi serbuk kokain murni.

Dalam peredaran gelap kokain diberi nama cake, snow, gold dust, dan lady serta dijual dalam bentuk serbuk yang bervariasi kemurniannya. Pertama sekali kokain digunakan sebagai anastesi local pada pengobatan mta dan gigi. Berlainan dengan opium, morfin, dan heroin yang memiliki sifat menenangkan terhadap jasmani dan rohani, kokain merupakan suatu obat perangsang sama seperti psikostimulansia golongan amfetamin tetapi lebih kuat. Zat-zat ini memacu jantung, meningkatkan tekanan darah dan suhu badan, juga menghambat perasaan lapar serta menurunkan perasaan letih dan kebutuhan tidur.

Dalam larutan kadar rendah, kokain menghambat penyaluran impuls dari SPP di otak sehingga digunakan untuk anastesi lokal, sedangkan dalm konsentrasi tinggi kokain meransang penyaluran impuls-impuls listrik. Sifat yang didambakan oleh pecandu adalah kemampuannya untuk meningkatkan suasana jiwa (euphoria) dan kewaspadaan yang tinggi serta perasaan percaya diri akan kapasitas mental dan fisik. Dalam dosis kecil kokain yang dihisap melalui hidung menimbulkan euphoria tetapi disusul segera oleh depresi berat yang menimbulkan keinginan untuk menggunakannya lagi dalam dosis yang semakin besar dan menyebabkan ketergantungan psikis yang kuat dan toleransi untuk efek sentral. Pada keadaan kelebihan dosis timbul eksistasi, kesadaran yang berkabut, pernafasan yang tidak teratur, tremor, pupil melebar, nadi bertambah cepat, suhu badan naik, rasa cemas, dan ketakutan, serta kematian biasanya disebabkan pernafasan berhenti.

12:42 AM | 0 comments | Read More

Kebijakan Lingkungan Global

Beberapa tahap komitment dan kebijakan global terkait pengelolaan lingkungan hidup, antara lain :

1. Tahun 1972 : UN Conference on the Human Environment, di Stockholm, Swedia.
2. Tahun 1992 : Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (The Earth Summit) di Rio de Janeiro, Brazil.

Sedangkan beberapa hasil utama kebijakan tersebut antara loin:

1. Erth Charter, pernyataan tidak mengikat mengenai prinsip-prinsip umum guna memberi arah kebijakan lingkungan agar negara-negara melakukan pembangunan berkelanjutan dan menghapus kemiskinan .
2. Agenda 21, tidak mengikat, berisi rencana kerja terperinci yang mengarahkan negara-negara di dunia untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan melindungi lingkungan global selama abad ke 21
3. Kesepakatan kehutanan, pernyataan tidak mengikat mengenai prinsip-prinsip pengelolaan dan perlindungan hutan .
4. Konvensi perubahan iklim, menghimbau negara-negara di dunia untuk mengurangi emisi gas-gas rumah kaca .
5.  Konvensi perlindungan keanekaragaman hayati, menghimbau negara-negara di dunia untuk mengembangkan strategi konservasi dan menggunakan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan .
6. Pendirian komisi PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan, yang terdiri dari perwakilan tingkat tinggi dari Pemerintahan dengan tugas untuk melaksanakan dan mengawasi implementasi perjanjian tersebut.

9:59 PM | 0 comments | Read More

Asas Pengelolaan Lingkungan

Berbagai Asas Pengelolaan Lingkungan Hidup

Setiap kegiatan pembangunan ekonomi, selain memberikan manfaat juga mengakibatkan perubahan terhadap kondisi lingkungan hidup dan ketersediaan sumber daya alam. Pengelolaan lingkungan diperlukan antara lain agar pembangunan dapat terlaksana dengan berkelanjutan serta agar lingkungan dapat terus menyediakan sumber daya dan kondisi yang diperlukan oleh makhluk hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan berbagai asas Pengelolaanantara lain:

1. Asas Kesejahteraan Sosial
2. Asas Keuntungan Ekonomi
3. Asas Kelestarian Lingkungan

Berbagai zas Sumber Daya Alam, diantaranya adalah :

1. Terdapat dua jenis sumber daya alam dasar, yaitu sumber alam yang pengadaannya dapat merangsang pengunaan seterusnya dan yang tak mempunyai daya rangsang penggunaan lebih lanjut. 
2. Untuk semua katagori sumber daya alam, kalau pengadaannya sudah mencapai optimum, pengaruh unit kenaikannya sering menurun dengan penambahan sumber alam itu sampai ke suatu tingkat maksimum. 
3. Materi, energi, ruang, waktu, keanekaragaman, semua termasuk katagori sumber alam. 
4. Semua energi yang memasuki sebuah organisme hidup populasi atau ekosistemdapat dianggap sebagai energi yang tersimpan atau terlepas.
5. Tidak ada sistem pengubahan energi yang betul-betul efisien. Meskipun energi itu tidak pernah hilang, tetapi energi tersebut akan terus diubah kedalam bentuk yang kurang bermanfaa.

Asas Terkait populasi

1. Individu dan spesies yang mempunyai lebih banyak keturunan dari pada saingannya, cenderung berhasil mengalahkan saingannya.
2. Kemantapan keanekaragaman suatu komunitas lebih tinggi di alam yang mudah diramal.
3. Sebuah habitat dapat jenuh atau oleh keanekaragaman takson, bergantung kepada bagaimana nicia (keadaa lingkungan yang khas) dalam lingkungan hidup itu dapat memisahkan takson tersebut.
4. Keanekaragaman komunitas apasaja sebandinga dengan biomassa dibagi produktivitas.
5. Pada lingkungan yang stabil perbandingan antara biomassa dengan produktivitas dalam perjalanan waktuanik mencapai sebuah asimtot.
6. Sistem yang sudah mantap (dewasa) mengeksplotasi sistemyang belum mantap (belum dewasa).
7. Kesempurnaan adaptasi suatu sifat atau tabiat bergantung kepada kepentingan relatifnya di dalam keadaan suatu lingkungan.
8. Lingkungan yang secara fisik mantap memungkinkan terjadi penimbunan keanekaragaman biologi dalam ekosistem yang mantap, yang kemudian dapat menggalakkan kemantapan poplasi lebih jauh lagi.
9. Derajat pola keteraturan turun naiknya populasi bergantung kepada jumlah keturunan dalam sejarah populasi sebelumnya yang nanti akan mempengaruhi populasi itu

9:54 PM | 0 comments | Read More

Batas Residu Pestisida Pada Hasil Pertanian

Persyaratan Batas Maksimum Residu Pestisida Hasil Pertanian dalam Perdagangan Dunia

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) telah menerima persetujuan SPS (Sanitary and Phytosanitary) sebagai salah satu bentuk hambatan non tarip yang dapat diterapkan oleh suatu negara. Salah satu ketentuan SPS yang diterima berkaitan dengan kandungan residu pestisida pada produk pertanian. Agar hasil pertanian dapat memasuki suatu negara harus mengandung residu pestisida di bawah nilai BMR (Batas Maskimum Residu) Pestisida yang ditetapkan oleh suatu negara dengan mengacu ketentuan keamanan pangan/Codex Alimentarius (WHO).

Dengan adanya ketetapan tentang BMR Pestisida, suatu negara dapat melindungi kesehatan masyarakat dari produk pertanian yang membahayakan. Pengenaan BMR Pestisida tidak hanya berlaku untuk produk-prduk pertanian yang berasal dari luar negeri tetapi juga produk domestik. Dilihat dari sisi perdagangan global pemenuhan persyaratan BMR dapat melancarkan keberhasilan produk pertanian suatu negara memasuki pasar domestik negara-negara lain. Sebaliknya dengan ketetapan BMR, suatu negara dapat menghambat masuknya produk pertanian dari luar negeri terutama produk yang membahayakan kesehatan masyarakat. Tanpa ada ketetapan BMR dan kriteria SPS lain yang efektif, pasar domestik secara bebas dapat dibanjiri oleh produk-produk pertanian luar negeri yang mungkin berkualitas rendah.

Ketentuan BMR Pestisida di Indonesia

Indonesia telah memiliki ketetapan tentang BMR Pestisida melalui SKB Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian Nomor: 881/Menkes/SKB /VIII /1996 dan 711/Kpts/TP.270/8/96 tentang Batas Maksimum Rediu Pestisida Pada Hasil Pertanian. Pasal 2 SKB tersebut menyatakan bahwa setiap hasil pertanian yang beredar di Indonesia baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri tidak boleh mengandung residu pestisida melebihi batas yang ditetapkan. SKB Pasal 3 menetapkan bahwa hasil pertanian yang dimasukkan dari luar negeri yang mengandung residu pestisida melebihi BMR harus ditolak.

Sampai saat ini SKB tersebut belum efektif dan dapat dilaksanakan di lapangan. Beberapa kesulitan yang dihadapi dalam penerapan SKB tersebut adalah :

1. Mekanisme koordinasi antar sektor, antar petugas pemerintah yang akan melaksanakan ketetapan tersebut belum ditetapkan. Pertemuan lintas sektor pernah dilaksanakan namun dengan adanya krisis multidimensi pertemuan tersebut terhenti. Pertemuan koordinasi tersebut perlu dimulai lagi dengan sasaran dan jadwal yang jelas. Dengan otonomi daerah saat ini koordinasi tersebut akan menjadi semakin sulit dan semakin rumit.
2. Jaringan Kerja Nasional Laboratorium Penguji Residu Pestisida terutama yang berada dekat dengan kota-kota pelabuhan belum terbentuk. Hal ini antara lain disebabkan karena sebagian besar laboratorium pengujian yang dimiliki oleh Dept Kesehatan dan Departemen Pertanian belum terakreditasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Tanpa sistem jaringan laboratorium yang handal dan terpercaya sangat sulit bagi Indonesia untuk menerapkan ketentuan SPS-WTO untuk perlindungan pasar domestik.

Peranan Komisi Pestisida

Komisi Pestisida sewaktu masih berada di Ditjen Bina Tanaman Pangan telah menjadi inisiator dan konseptor sehingga dikeluarkannya SKB Menkes dan Mentan mengenai BMR Pestisida pada tahun 1996. Hal ini disebabkan karena hampir di semua negara urusan residu pestisida dikelola oleh otoritas nasional yang bertanggungjawab terhadap registrasi dan regulasi pestisida. Adanya desakan dari pimpinan nasional pada waktu itu untuk menghambat banjirnya buah-buahan dari luar negeri, mendorong kita segera menetapkan BMR Pestisida yang berlaku untuk seluruh wilayah tanah air. Pimpinan Departemen Pertanian menugaskan Komisi Pestisida untuk mempersiapkan penyusunan ketetapan tersebut.

Karena data penelitian dalam negeri tentang BMR Pestisida pada produk pertanian belum tersedia, Komisi mengambil kebijakan mengadopsi pedoman Codex Alimentarius dan beberapa ketentuan dari negara-negara lain. Menyadari masih lemahnya kemampuan SDM dan laboratorium dalam melakukan analisis residu pestisida, Komisi Pestisida membentuk Tim Pakar yang ditugasi menyusun Metode Baku Pemeriksaan Laboratorium Residu Pestisida. Tim pakar juga ditugasi untuk melakukan penilaian mengenai kesiapan laboratorium penguji residu pestisida di seluruh Indonesia, dalam melaksanakan SKB tersebut.

Dari hasil uji yang dilakukan terhadap 55 laboratorium analisis kimia ternyata sangat sedikit laboratorium yang mampu melakukan pengujian residu pestisida dengan benar dan tepat. Karena itu diperlukan program khusus guna meningkatkan kemampuan laboratorium dan SDM dalam melakukan pengujian residu pestisida yang teliti. Sejak tahun 1997 kegiatan Tim Pakar terhenti karena terjadinya krisis nasional.

Meskipun demikian dengan sarana kerja terbatas sebagian tim pakar Residu Pestsida membantu Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan meningkatkan kualitas alat dan kemampuan SDM, dengan sasaran agar laboratium analisis pestisida memperoleh pengakuan dan akreditasi pada tingkat nasional dan internasional. Laboratorium pestisida milik Dit. Perlintan Pangan tersebut direncanakan menjadi laboratorium rujukan nasional pengujian residu pestisida.

7:25 PM | 0 comments | Read More

Triple Burden of Deseases

Triple Burden of Deseases dan Alternatif Pemecahannya

Penyakit berbasis lingkungan yang “baru” terdeteksi dan penyakit yang tadinya “sudah terkendali” namun kemudian meningkat kembali (New Emerging and Re emerging Infectious Diseases), merupakan masalah kesehatan masyarakat yang telah menimbulkan kekhawatiran,

Kita dikejutkan dengan kemunculan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), yang berasal dari sebuah kota kecil Guangdong, kemudian Flu Burung karena Virus Influenza A subtype H5N1. Sementara itu penyakit klasik tular vektor seperti Malaria. Sementara Demam Berdarah Dengeu tetap eksis memberikan konstribusi masalah kesehatan masyarakat serius yang sampai saat ini telah menimbulkan korban kesakitan, kematian serta kerugian ekonomi yang tidak sedikit.

Masalah penyakit infeksi yang “baru” terdeteksi oleh manusia dan penyakit yang tadinya “sudah terkendali” namun kemudian meningkat kembali (New Emerging and Re emerging Infectious Diseases) sudah dibicarakan sejak awal tahun 1990-an, dan diprediksi akan menjadi masalah global di masa mendatang. Kelompok New Emerging Infectious Diseases (NEID) antara lain Avian Influenza (2004), SARS (2003), West Nile Virus (1999), Nipah Virus (1999), Hantaan virus (1977), Legionella pneumophilla (1977), Ebola virus (1977), Hepatitis C (1989), dan lain sebagainya. Kelompok Re Emerging Infectious Diseases (REID) antara lain Cholera, Diphtheria, Malaria, Tuberkulosis, Japanese Encephalitis, Rift Valley Fever, Dengue Fever, DHF, dan lain sebagainya. Dampak yang ditimbulkan akibat penyakit berbasis lingkungan ini meliputi kepanikan, kerugian ekonomi, menelan banyak korban, aspek politik, pariwisata dan lain sebagainya.

New Emerging Infectious Diseases (NEID) dapat meluas dengan cepat, sehingga kewaspadaan dini serta sensitivitas terhadap adanya potensi kejadian yang diperkirakan meluas, amat diperlukan. Sebagai bagian dari komunitas dunia yang berada di kawasan dinamis, masyarakat Indonesia merupakan kelompok at risk. Untuk itu diperlukan agenda dari pelbagai profesi kesehatan, duduk bersama melakukan manajemen kasus dan manajemen kesehatan masyarakat serta senantiasa mengikuti perkembangan, baik pengetahuan maupun teknologi pengendalian penyakit infeksi baru ini.

Hendrik L. Blum dalam Planning for Health, Development and Application of Social Change Theory secara jelas menyatakan bahwa determinan status kesehatan masyarakat merupakan hasil interaksi domain lingkungan, perilaku dan genetika serta bukan hasil pelayanan medis semata-mata.

Kualitas lingkungan merupakan determinan penting terhadap kesehatan masyarakat, penurunan kualitas lingkungan memiliki peran terhadap terjadinya penyakit diare, ISPA, malaria, schistosomiasis dan penyakit vektor lainnya, CPOD (PPOM), CVD, penyakit infeksi pada anak.4 Program pemberantasan penyakit menular langsung (P2ML) antara lain mengfokuskan pada upaya pemberantasan penyakit TB, pemberantasan penyakit kusta dan frambusia, penyakit ISPA dan penyakit diare.

Dalam satu wilayah, kejadian penyakit menular merupakan “out come” dari hubungan interaktif antara kelompok faktor risiko penyakit yaitu, variabel lingkungan dan variabel sosiodemografi kependudukan seperti umur, jender, genetika dan perilaku. Status kesehatan, sebagai akibat dari hubungan kedua faktor risiko tersebut, juga dipengaruhi oleh kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan. Manajemen pemberantasan penyakit di samping harus mampu mengendalikan sumber penyakit dengan cara melakukan diagnosis dan mengobati dengan cepat dan tuntas, juga harus mengendalikan faktor risiko, baik yang berasal dari faktor lingkungan maupun kependudukan, secara terintegrasi, serta menggalang sumber daya untuk melaksanakan pelayanan kesehatan bagi penduduknya.

Berbagai faktor dapat berperan dalam timbulnya penyakit lingkungan berbasis wilayah seperti water borne deseases, air borne deseases, vector borne deseases, food borne deseases, antara lain dukungan ekosistem sebagai habitat dari pelbagai vektor, peningkatan iklim global (global warming) yang meningkatkan akselerasi perkembangbiakan nyamuk, peningkatan kepadatan populasi penduduk yang dijadikan hamparan kultur biakan bagi berbagai macam penyakit serta dijadikan persemaian subur bagi virus sekaligus sarana eksperimen rekayasa genetika.

Mobilisasi penduduk yang memungkinkan ’ekspor-import’ penyakit yang tidak lagi mengenal batas administrasi wilayah, Kemampuan mikroba pathogen untuk mengubah sifat dirinya dari waktu ke waktu, misalnya mutasi yang menimbulkan perubahan sifat, resistensi terhadap obat obatan dan lain sebagainya, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat atau perubahan perilaku yang mendukung aksesbilitas agent menginfeksi host serta pencemaran lingkungan yang cukup intens sebagai konsekuensi oleh eksplorasi, manipulasi, dan eksploitasi terhadap lingkungan biologis, kimiawi, fisis dan sosial. Berbagai kegiatan pembangunan manusia yang dikerjakan secara sendiri-sendiri berkelompok maupun yang diprogramkan karena kepentingan negara, bahkan dunia sekalipun akan menimbulkan dampak, faktor-faktor ini bisa menyebabkan kerentanan terhadap kemampuan tubuh dalam menangkal penyakit sehingga melahirkan pelbagai penyakit menular berbasis lingkungan yang melengkapi koleksi penyakit di tanah air.

Pada kejadian suatu penyakit, berbagai variabel lingkungan dan kependudukan termasuk didalamnya perilaku hidup sehat adalah dua faktor risiko utama penyakit. Penyehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat merupakan upaya utama pengendalian berbagai faktor risiko penyakit dalam satu wilayah. Manajemen penyakit lingkungan berbasis wilayah, dapat dilakukan melalui manajemen kasus (case management) dan manajemen kesehatan masyarakat (public health management).

Manajemen Kasus (case management)
Merupakan bagian penting dari manajemen penyakit infeksi baru maupun penyakit infeksi lama yang muncul kembali, penerapan teknik dan kemampuan diagnosis, pemeriksaan laboratorium, pengobatan, perawatan dan rehabilitasi serta pencegahan agar tidak menular kepada orang lain. Manajemen kasus yang berhasil, merupakan upaya pencegahan yang efektif agar penyakit tidak menyebar, dan tidak menjadi sumber penularan. Survailans kasus, yang dilakukan dengan baik, sampai menimbulkan ”aksi’, merupakan salah satu item penting yang perlu dilakukan. Surveilans terpadu adalah kegiatan pengumpulan data, baik faktor risiko maupun kejadian penyakit yang dilakukan secara simultan, sistematik, periodik, berkesinambungan dan terencana, yang diikuti oleh analisis data untuk mendapatkan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan (manajemen). Menurut The Centers for Disease Control (CDC), surveilans kesehatan masyarakat adalah: “the on going sistematic collection, analysis and interpretation of health data essential to the planning, implementation, and evaluation of public health practice, closely integrated with the timely disseminationof these data to those who need to know. The final link of the surveillance chain is the application of these data to prevention and control”.

Salah satu pengunaan perangkat lunak yang dapat mendukung upaya survailans kasus adalah ArcView GIS untuk menggambarkan pola incidence, pravalence penyakit, yang dapat dioverlay berdasarkan model faktor prediksi penemuan kasus baru. Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG) di bidang kesehatan bukan hanya pemanfaatan teknologi komputer (otomasi) di bidang SIG semata, namun harus lebih diarahkan kepada pembentukan informasi yang berkaitan dengan wilayah, pengembangan indikator, pengembangan teknologi manipulasi data dan analisis secara spasial. Pemanfaatan teknologi komputer akan sangat berperan dalam mempercepat proses analisa data geografik dengan volume lebih besar.

Manajemen Kesehatan Masyarakat (Public Health Management)
Manajemen penyakit berbasis lingkungan tidak bisa dilaksanakan secara sendiri. Oleh sebab itu, kemitraan dan Networking adalah salah satu kunci utama. Global Networking dilakukan antarnegara, misalnya ASEAN, ASEAN + 3 negara (Japan, China, Korea), networking Indonesia melalui NAMRU 2 dengan CDC Atlanta. Walaupun, terlepas dari “kinerja NAMRU 2, akhir ini mendapat sorotan hangat publik”, networking antara Indonesia dan Singapore begitu juga Malaysia ada kerja sama bilateral untuk menangani SARS. Komitmen international dalam Roll Back Malaria yang operasionalisasinya di Indonesia disepakati dengan Gebrak Malaria. FAO dan OIE bekerjasama dengan WHO telah memprakarsai dokumen (Global Strategy for the Progressive Control of Highly Pathogenic Avian Infuenza) sebagai visi global bagi rencana aksi terkoordinasi menghadapi penyakit yang transboundary. Kejadian Pandemi Influenza (Spanish Flu H1N1, 1918), (Asian Flu, H2N2, 1957), (Hongkong Flu, H3N2, 1968), (Avian Influenza, H5N1, 2004).

Pada Tahun 2002, disepakati “Global Agenda on Influenza Surveillance and Control”, Mei 2003, Resoluasi WHA di Genewa serta 17 – 20 Mei 2004, Training and Workshop Influenza Surveillance di Tokyo dengan kesepakatan workshop bahwa surveilans influenza dilaksanakan terintegrasi dengan sistem surveilans nasional. Surveilans meliputi : virologi, SKD-KLB/EWORS, outbreak preparedness, vaccine policy. (1) Sejak tahun 1997, diperkenalkan pendekatan Integrated Management Childhood Illness (IMCI) atau Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) yang sekaligus merupakan model tata laksana kasus untuk berbagai penyakit anak, yaitu: ISPA, diare, malaria, campak, gizi kurang dan kecacingan. Dalam pola baru ini disamping digunakan cara klasifikasi gejala penyakit yang praktis dan sederhana dengan teknologi tepat guna, juga dipisahkan antara tatalaksana penyakit Pneumonia dan tatalaksana penderita penyakit infeksi akut telinga dan tenggorok.

National Networking
Di Indonesia networking antara Pusat dengan Dinas Kesehatan, dengan laboratorium baik di Rumah Sakit maupun Laboratorium Kesehatan Masyarakat seperti seperti Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Penyelidikan Penyakit Menular (BTKLP2M). Demikian pula dengan unit vertikal lainnya seperti Kantor Kesehatan Pelabuhan serta dengan LSM yang bergerak di bidang kesehatan yang relevan. Networking juga harus dilakukan dengan semua pelaku kesehatan dan tentu saja masyarakat itu sendiri, melalui berbagai media.

Kerja Sama Lintas Sektor
Sesuai dengan kasus yang berkembang, maka kerjasama dengan berbagai instansi lintas sektor diperlukan, koordinasi dengan Departemen Pertanian beserta UPT Dinasnya di daerah dalam menangani KLB Flu burung oleh Virus Influenza A subtype H5N1. Kerja sama dengan Dinas Pariwisata ketika terjadi wabah SARS dan lain sebagainya. Untuk keberhasilan program dalam skala massal dan berkesinambungan perlu diterapkan pendekatan kesehatan berbasis masyarakat. Pembentukan kemampuan diagnosis dini dan respon dini secara proaktif di level desa, dalam rangka pengendalian yang cepat dan tepat sasaran berdasarkan spesifik wilayah, yang memiliki potensi risiko yang berbeda. Lembaga pendidikan kesehatan sebagai institusi yang memiliki tugas tridharma perguruan tinggi perlu melakukan rekonstruksi kurikulum pendidikan kesehatan masyarakat yang berbasis kompetensi, boleh jadi diarahkan dari subject based knowledge ke problem based learning yang antara lain didasari oleh ruh SPICES (Student center, Problem based, Integrated learning, Community oriented, Early clinical/exposure environmental epidemiological serta Systematic) tema skenario yang diangkat berdasarkan pelbagai masalah penyakit infeksi baru yang memiliki evidenced based, penyebaran (global dan local epidemiologi), teknik penyelidikan epidemiologi serta manajemen penyakit infeksi baru tersebut.

Di satu sisi, penanggulangan exposure lingkungan antara lain upaya pencemaran lingkungan merupakan tanggung jawab semua pelaku pembangunan. Departemen Kesehatan tidak mungkin dapat mewujudkan kesehatan masyarakat, tanpa komitmen pelaku pembangunan, mulai dari aspek perundang-undangan termasuk PERDA, penerapan strategi, adanya perioritas kebijakan dan program pelaksanaan dan evaluasi di masing-masing instansi, untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih.

Masalah penyakit lingkungan berbasis wilayah meliputi penyakit New Emerging Infectious Disease (NEID) dan Re Emerging Infectious Disease (REID) merupakan ancaman kesehatan masyarakat yang harus diantisipasi, karena berpotensi terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB), menyebar dalam tempo singkat dan menimbulkan dampak luar biasa terhadap kehidupan masyarakat serta merupakan salah satu ancaman serius di masa mendatang. Untuk itu dibutuhkan kolaborasi lintas sektor, lintas program maupun lintas negara dalam manajemen penanggulangannya, termasuk keterlibatan aktif lembaga pendidikan kesehatan.

9:29 PM | 0 comments | Read More

Paradigma Kesehatan Lingkungan

Konsep dasar paradigma kesehatan lingkungan adalah, bahwa terjadinya derajat status kesehatan karena interaksi antara agen, pejamu dan lingkungan

1. Interaksi agen dan lingkungan: Ketahanan bakteri terhadap sinar matahari Stabilitas vitamin di dalam lemari pendingin
2. Interaksi agen dan pejamu: Timbulnya gejala dan tanda penyakit
3. Interaksi pejamu dan lingkungan: Ketersediaan fasilitas kesehatan Kebiasaan penyiapan makanan Keadaan ruangan (panas, dingin)

Pemahaman ekosistim manusia adalah proses kejadian penyakit atau patogenesis penyakit. Patogenesis penyakit dipelajari oleh bidang kesehatan yang dikenal sebagai kesehatan lingkungan. komponen lingkungan yang memiliki potensi bahaya penyakit. Ilmu kesehatan lingkungan mempelajari hubungan interaktif antara komponen lingkungan yang memiliki potensi bahaya penyakit dengan berbagai variabel kependudukan seperti perilaku, pendidikan, dan umur.

Sumber penyakit adalah titik yang secara konstan mengeluarkan atau meng ”emisikan” agents penyakit. Agents penyakit adalah komponen lingkungan yang dapat menimbulkan gangguan penyakit melalui kontak secara langsung atau melaluimedia perantara (yang juga komponen lingkungan).

Media Transmisi Tenyakit

1. Udara
2. Air
3. Tanah/Pangan
4. Binatang/serangga
5. Manusia/langsung

Media transmisi tidak akan memiliki potensi penyakit kalau didalamnya tidakmengandung bibit penyakit atau agent penyakit.

Perilaku Pemajanan (Behavioural Exposure)
Perilaku pemajanan adalah jumlah kontak antara manusia dengan komponen lingkungan yang mengandung potensi bahaya penyakit. Agent penyakit dengan atau tanpamenumpang komponen lingkungan lain, masuk kedalam tubuh melalui satu proses yang kita kenal sebagai proses ”hubungan interaktif”. Hubungan interaktif antara komponen lingkungan dengan penduduk berikut perilakunya, dapat diukur dalam konsep yang disebut sebagai perilaku pemajanan atau “behavioural exposure”.

Penyakit
Penyakit merupakan “out come” hubungan interaktif antara penduduk dengan lingkungan yang memiliki potensi bahaya gangguan kesehatan. Bisa kelainan bentuk, kelainan fungsi, kelainan genetik, sebagai hasil interaksi dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosial.

5:01 PM | 0 comments | Read More

Sanitasi dan Keamanan IRT Pangan

Sanitasi pada Industri Rumah Tangga Pangan

Industri Rumah Tangga (IRT) di Indonesia memegang peran penting dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan jumlah unit usaha dan mendukung pendapatan rumah tangga, sehingga merupakan salah satu bagian yang penting dari perekonomian negara.

Berbagai kendala dihadapi IRT dalam mengembangkan bisnisnya, antara lain akses terhadap modal dan fasilitas, kualitas sumberdaya manusia dan buruknya praktek sanitasi. Kendala-kendala tersebut telah memicu praktek produksi pangan yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah dalam cara produksi pangan yang baik. Akibatnya berbagai isu keamanan pangan masih melekat erat pada produk pangan IRT. Penggunaan bahan kimia berbahaya untuk pengawet, penggunaan pewarna yang tidak diijinkan dan bahan kimia lainnya yang tidak diperkenankan untuk pangan, masih sering terjadi pada produk pangan IRT. Demikian juga, pemakaian bahan tambahan pangan yang berlebihan. Dampak penggunaan bahan kimia yang tidak diperkenankan untuk pangan, atau penggunaan bahana tambahan yang melebihi ketentuan tentu saja akan merugikan konsumen.

Dalam undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang pangan, keamanan pangan didefinisikan sebagai kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Lebih lanjut di dalam PP 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi pangan disebutkan bahwa persyaratan keamanan pangan adalah standar dan ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya bahaya, baik karena cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Karena demikian berpengaruhnya keamanan pangan terhadap kesehatan dan produktivitas, maka keamanan pangan merupakan suatu persyaratan di dalam penyediaan pangan dan perdagangan. Di dalam Undang­undang pangan dinyatakan bahwa setiap orang dilarang memproduksi dan mengedarkan pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya atau yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia, atau pangan yang mengandung bahan yang dilarang atau melampaui batas yang diizinkan dalam kegiatan atau proses produksi pangan.          

Masalah keamanan pangan yang masih banyak ditemukan di Indonesia adalah beredarnya produk-produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan, baik dari segi cemaran biologis maupun kimia seperti pestisida dan logam berat, maupun dari penggunaan bahan kimia yang dilarang untuk pangan atau bahan tambahan pangan yang digunakan melebihi batas maksimum yang ditetapkan. Terkait dengan keamanan produk pangan IRT, isu keamanan pangan yang masih sering muncul adalah penggunaan bahan kimia yang dilarang untuk pangan baik sebagai pengawet, maupun sebagai bahan tambahan untuk memperbaiki mutu produk.

Laporan Food Watch tahun 2004 menyampaikan bahwa dari hasil analisis sampel yang dikirim oleh laboratorium Balai POM pada periode tahun 200 1-2003 ditemukan produk pangan yang mengandung bahan kimia yang tidak diperkenankan untuk pangan seperti formalin, borax dan rhodamin B. Rhodamin B ditemukan pada kerupuk, terasi, makanan ringan dan lain-lain (Gambar 1), boraks ditemukan pada mie basah, bakso, makanan ringan, kerupuk, mie kering dan lainnya, sedangkan formalin ditemukan pada mie basah, tahu dan lainnya. Rhodamin merupakan pewarna yang dilarang untuk makanan, biasanya digunakan untuk pewarna tekstil. Boraks digunakan untuk detergen, mengurangi kesadahan dan antiseptik lemah, sementara formalin diketahui sebagai pengawet mayat dan digunakan pada industri kayu, plastik dan industry non-pangan lainnya.

Cara yang efektif dan aman untuk mengawetkan pangan ber-aw tinggi dan ber­ pH netral atau tinggi adalah dengan pendinginan. Hal yang harus dipahami oleh produsen adalah bahwa tidak ada pengawet pangan yang aman, yang secara efektif dapat mempertahankan keawetan pangan ber-aw tinggi dan ber-pH netral yang disimpan pada suhu ruang. Efektivitas pengawet pangan pun dipengaruhi oleh pH atau keasaman bahan pangan serta kondisi penyimpanan. Dengan demikian, harapan terhadap umur simpan pangan segar yang disimpan pada suhu ruang juga tidak lebih dari 24-36 jam.

Pada pembuatan ikan asin, proses pengeringan dengan sinar matahari yang memerlukan waktu lama, menyebabkan berpacunya proses pengeringan tersebut dengan pembusukan ikan, sehingga para produsen seringkali menambahkan bahan kimia yang tidak diperkenankan untuk pangan pada proses pengeringan ikan asin. Akses terhadap fasilitas pengeringan yang memadai merupakan suatu prasyarat yang harus dipenuhi untuk menjamin keamanan pangan ikan asin.

Dampak penggunaan bahan tambahan yang tidak diizinkan dalam makanan, seperti formalin dan boraks tersebut, tentu saja akan merugikan kesehatan konsumen. Formalin sangat mudah diserap oleh tubuh melalui saluran pernapasan dan pencernaan. Dalam jangka pendek, konsumsi formalin dalam dosis yang rendah dapat menyebabkan sakit perut akut disertai muntah-muntah, timbulnya depresi susunan saraf, serta kegagalan peredaran darah. Sementara itu, pada dosis tinggi, formalin dapat menyebabkan kejang-kejang, kencing darah, tidak bisa kencing serta muntah darah, dan akhirnya menyebabkan kematian.

Penggunaan formalin dalam jangka panjang dapat berakibat buruk pada organ tubuh, seperti kerusakan hati dan ginjal, bahkan bisa pula menimbulkan kanker pada pemakainya. Sedangkan penggunaan asam borat atau boraks dalam dosis rendah dapat terakumulasi di otak, hati, lemak, dan ginjal. Untuk pemakaian dosis tinggi, boraks dapat mengakibatkan demam, koma, kerusakan ginjal, pingsan, dan kematian. Sementara itu, rhodamin B dapat menyebabkan iritasi pada paru-paru, mata, tenggorokan, hidung dan usus. Dampak ini sebaiknya dikomunikasikan kepada masyarakat. 

Sanitasi pada IRT Pangan

Sanitasi di IRT Pangan pada umumnya masih memprihatinkan dan merupakan masalah yang mendasar yang harus diselesaikan, walaupun beberapa IRT telah mulai melakukan praktek sanitasi yang baik. Sebagaimana diketahui, bahwa air merupakan komponen yang penting dalam suatu industri, namun akses terhadap air bersih tidak dimiliki oleh seluruh IRT pangan, sehingga banyak IRT yang menggunakan sumber air yang tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan. Survey terhadap produsen mie basah yang dilakukan oleh Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan IPB pada tahun 2004-2005, produsen mie basah menggunakan dua jenis sumber air yaitu air tanah dan air PAM, namun air tersebut digunakan tanpa pengolahan terlebih dahulu.

Dari survey yang dilakukan oleh Departemen ITP pada tahun 2005, menunjukkan kondisi sanitasi tempat produksi dan lingkungan sangat bervariasi. Pada umumnya mereka tidak memiliki tempat penyimpanan bahan baku yang terpisah dari ruang produksi. Secara umum kondisi sanitasi tempat produksi dan lingkungan lebih baik dari kondisi IRT (Gambar 2). Semua industri rumah tangga yang disurvai memiliki kondisi lingkungan yang kotor, terletak didekat sumber kontaminasi, mudah terekspos debu atau polusi udara. Hewan-hewan sering berkeliaran di sekitar ruang pengolahan dan sampah pun tidak dibersihkan secara teratur. Semua industri rumah tangga ini telah memiliki fasilitas air bersih dan alat kebersihan.

3:34 AM | 0 comments | Read More